PERATURAN MAHKAMAH AGUNG: Sikap Tindak Pemerintah dan Hak Konstitusional Warga Negara

Description

Penulis: Imanuel Risto Masela, S.H., M.H

Halaman:

ISBN: 978-634-96870-2-7

Sinopsis:

Buku ini menyajikan secara mendalam pelaksanaan peraturan mahkamah agung dalam penyelasaian perkara sengketa tata usaha negara pada lingkup peradilan tata usaha negara dan dampak penerapan peraturan mahkamah agung terhadap hak konsitusional warga negara Indonesia dan upaya mengatasi kendala-kendala terhadap dampak pelaksanaan peraturan mahkamah agung. Dalam buku ini menunjukan bahwa Pelaksanaan Peraturan Mahkamah dalam penarapannya terdapat berbagai kelemahan, salah satu kelemahan yang sangat menyentuh hak konstitusional warga negara adalah tidak ada kepastian hukum yang diberikan oleh lingkungan eksekutif berkaitan dengan lembaga atau badan yang memiliki kewenangan dalam penyelasaian sengketa administratif. Pelaksanaan penerapan Peraturan Mahkamah Agung juga tidak mempertimbangkan berbagai kelemahan yang ada pada upaya administratif dan mekanisme upaya administratif yang diatur secara internal pada instansi pemerintahan sehingga berimplikasi pada hilangnya perlindungan hukum terhadap hak konstitusional warga negara. Selain itu, terdapat kendala pada SDM hakim dalam pemahaman teoritis dan penerapannya pada lingkup peradilan TUN yang mengakibatkan terjadinya disparitas putusan. Upaya mengatasi kendala pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung yang penulis menegaskan dalam penulisan ilmiah ini adalah perlindungan hukum oleh Instansi Pemerintahan. Perlindungan hukum tersebut merupakan pengaturan penyelasaian sengketa administrasi secara internal agar dapat membawa kepastian hukum terhadap orang atau badan hukum perdata yang dirugikan oleh suatu KTUN serta dapat memberikan kepastian hukum terhadap norma hukum yang dianggap prematur.